pariwisata kabupaten jember

Tata Pendidikan Lumajang ‘Amburadul’

  Dibaca : 228 kali
Tata Pendidikan Lumajang ‘Amburadul’
space ads post kiri

* Komisi D Terima Laporan Tak Riil

Beberapa hari ini, anggota DPRD Lumajang, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Lumajang yang menjadi mitra kerjanya, termasuk Komisi D DPRD Lumajang.

Menariknya, dari hasil mereka terjun langsung ke lapangan, Komisi D mendapatkan belum tertatanya pendidikan dengan baik.

Apa yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan selama ini, berbanding balik dengan realitas di lapangan.

Bahkan anggota dewan dan tidak menutup kemungkinan Bupati As’at sendiri, hanya menerima laporan yang baik-baik dari pihak dinas pendidikan, padahal kondisi di lapangan masih banyak permasalahan.

“Pendidikan kita masih banyak kekurangannya setelah kita turun ke lapangan. Belum tertata dengan baik. Peningkatan secara kualitas dari berbagai aspek jauh dari harapan kita, belum tercapai seperti harapan semua pihak,” kata Bukasan, Ketua Komisi D DPRD Lumajang, akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, saat kunker Komisi D mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah di tingkat TK dan SD di masing-masing UPT.

Saat dikumpulkan diketahui bahwa ternyata secara umum persoalan pendidikan di sana hampir sama. Yang pertama soal persebaran guru misalnya, masih jauh dari harapan.

Yang kedua soal pemerataan fasilitas pendidikan masih jauh dari keinginan dewan. Sehingga tidak jarang ada sekolah yang jumlah siswanya 6 kelas minimal, ternyata hanya 3 ruang yang tersedia.

“Mau meningkatkan kualitas pendidikan dari mana wong mereka gantian menggunakan ruang kelas,” tukasnya heran. Kemudian beberapa efektivitas guru dan kepala sekolah juga belum seperti yang diinginkan.

Tidak jarang dari UPT yang ada, walaupun tidak semunya, hanya ada satu pengawas. Padahal idealnya, satu pengawas mengawasi 10 sekolah.

Bukasan mencontohkan di Kecamatan Ranuyoso ada 10 sekolah lebih pengawasnya hanya satu orang. Di Kecamatan Klakah ada 31 sekolah pengawasnya juga hanya satu orang.

Kemudian di Kecamatan Yosowilangun justeru pengawasnya malah ada 5 orang.

“Kondisi ini sudah seharusnya ditata. Kita sadari memang sadari penataan ini butuh waktu, tapi jangan terlalu afiliatif dan lambat. Jangan terlalu lama,” tukas pria yang dekat dengan media ini.

Ditanya apa yang akan dilakukan dewan (Komisi D) setelah tahu berbagai persoalan di dinas pendidikan sebagai mitra kerjanya, Bukasan menjelaskan, pihaknya akan memanggil pihak dinas pendikan untuk menggelar rapat.

Semua temuan dan kondisi sesungguhnya di lapangan akan disampaikan tanpa perlu ditutup-tutupi.

“Kita minta program kerja dinas pendidikan seperti apa setelah melihat fakta di lapangan, kita coba berikan solusi dan kita kolaborasikan dengan keinginan kita tentang dunia pendidikan. Kemudian kebijakan apa yang harus diambil, langkah apa yang harus ditempuh sehingga keinginan agar pendidikan di Lumajang lebih maju, bisa tercapai,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak ingin lagi mendengar dari dinas pendidikan yang baik-baik saja sementara fakta di lapangan berbeda dengan apa yang dilaporkan/ disampaikan ke dewan.

“Selama ini kan kita (dewan–red) hanya mendapatkan informasi yang baik-baik saja dari dinas pendidikan.

Mungkin saja bupati juga mendapatkan informasi yang sama seperti dewan. Tapi faktanya berbeda dengan apa yang dilaporkan. Ini bukti nyata setelah kita turun langsung ke lapangan,” imbuhnya.(din)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional