pariwisata kabupaten jember

Dualisme Kepengurusan PPP Tak Pengaruhi Daerah

  Dibaca : 282 kali
Dualisme Kepengurusan PPP Tak Pengaruhi Daerah
space ads post kiri

Sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Djan Fariz dan kubu Romi Hurmudzi berdampak juga ke kepengurusan di daerah termasuk juga DPC PPP Bondowoso.

Drs. H. Buchori Mun’im, Ketua DPC PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD

Drs. H. Buchori Mun’im, Ketua DPC PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD (cw-1)

Ketua DPC PPP Kabupaten Bondowoso, H, Buchori Mun’im ketika dikonfirmasi Memo X di ruang kerjanya, Jum’at (29/1) siang menjelaskan bahwa meskipun terjadi dualisme kepengurusan, namun hal itu tidak mempengaruhi kinerja DPC PPP Bondowoso termasuk juga terhadap kinerja anggota DPRD dari PPP.

”Bahkan dengan adanya permasalahan seperti ini, kami lebih bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat langsung ataupun lewat para kader, agar kebutuhan rakyat Bondowoso terpenuhi. Baik dibidang infrastruktur maupun bidang-bidang lainnya, seperti pemberdayaan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan lainnya,” ujar politisi PPP ini.

Buchori menjelaskan, PPP selalu bekerjasama dengan seluruh Kepala Desa (kades) juga tokoh masyarakat untuk melayani dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Bondowoso.

Untuk persoalan sengketa, lanjut Buchori pihaknya masih menunggu keputusan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP.

“Sebab kepengurusan di Surabaya yakni PPP versi Romi yang saya ketahui, sudah di cabut oleh Departemen Hukum dan HAM (Menkumham). Dicabutnya kepengurusan itu lantaran mekanisme yang sudah dilalui dalam muktamar tidak melibatkan mahkamah partai,” tutur H.Buhori Mun’im selaku ketua PPP Bondowoso.

Meski demikian, kata H. Buchori, PPP versi kubu Djan Fariz ada kekurangannya juga, karena tidak diikuti oleh struktur yang ada di daerah-daerah.

Sehingga Menkumham tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan ahirnya setelah dicabut SK Surabaya kembali ke muktamar Bandung . Dan dalam waktu dekat akan ada muktamar islah.

Walaupun sengketa kepengurusan ini adalah masalah pengurus pusat, namun pengurus di Bondowoso tetap melakukan konsolidasi di internal partai.

“Sebenarnya tidak ada persoalan meskipun terjadi sengketa, karena tugas-tugas fraksi tetap berjalan sebagaimana mestinya yakni demi kepentingan masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas di DPRD,” katanya.

Ia berharap agar seluruh kader dalam rangka menyatukan PPP ke depan dan dalam rangka soliditas partai maka harus kembali ke kepengurusan versi Bandung. (cw-1)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional