pariwisata kabupaten jember

Inspektorat Akan Tindak PNS Tidak Disiplin

  Dibaca : 378 kali
Inspektorat Akan Tindak PNS Tidak Disiplin
space ads post kiri

* Berdasar PP No 53 Tahun 2010

Inspektorat Kabupaten Bondowoso akan menindak tegas bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak disiplin. Karena Pemerintah memberikan gaji pada mereka untuk mengbadi pada Negara dan warga.

Kepala Inspektorat (paling kiri) melakukan koordinasi dengan Kepala  DPPKA Dra Hj Farida Msi, Asisten Ir Misnadi dan Kepala BKD Wawan Setiawan SH (pakai kaca mata)

Kepala Inspektorat (paling kiri) melakukan koordinasi dengan Kepala
DPPKA Dra Hj Farida Msi, Asisten Ir Misnadi dan Kepala BKD Wawan Setiawan SH (pakai kaca mata)

Kepala Inspektorat, Ir. Wahyudi mengatakan kepada Memo X, PNS digaji bukan untuk leha-leha. Tapi ditugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, PNS harus disiplin. Bagaimana mungkin akan memberikan pelayanan yang prima, kalau kerjanya ogah-ogahan,” kata Wahyudi.

Memberikan sanksi pada PNS, lanjutnya, bukan karena kehendak sendiri, tapi merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

“Peraturan tersebut mengatur kedisiplinan PNS. Didalamnya sudah lengkap, kategori PNS disiplin dan tidak disiplin beserta sanksinya,” kata pejabat berkacamata minus ini.

Seluruh PNS yang ada dilingkungan Pemkab Bondowoso, lanjutnya, mulai PNS yang bertugas di Desa sebagai Sekdes, di Kecamatan, guru, hingga PNS yang mengabdi di SKPD-SKPD.

Dikatakan, untuk memantau seluruh kegiatan PNS, Inspektorat bekerjasama dengan sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), antara lain BKD, Dinas Pendidikan, dan SKPD yang mempunyai PNS dalam jumlah besar.

“Seluruh data PNS ada di BKD, kemudian Dinas Pendidikan mempunyai jumlah PNS yang paling banyak. Koordinasi dengan sejumlah SKPD itu dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan,” kata Wahyudi.

Mantan Kepala Dishutbun ini, juga melibatkan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Karena Satpol PP berwenang melakukan eksekusi apabila ada PNS yang nakal.

“Di seluruh kecamatan ada Satpol PP dan markasnya ada di Pemkab. Anggota Satpol PP berwenang melakukan tindakan, apabila menemukan PNS tidak disiplin,” jelasnya. (sam)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional